Pembuatan Kartu Keluarga

Syarat Umum:

  1. Surat Pengantar RT/RW;
  2. KK yang lama atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KK yang hilang;
  3. Melampirkan Formulir biodata penduduk WNI;

Syarat Khusus:

  1. Bagi yang sudah menikah wajib menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan dan Fotocopynya;
  2. Surat Keterangan pindah datang WNI bagi WNI yang pindah dalam wilayah Indonesia;
  3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah bagi WNI yang pindah dari luar negeri;
  4. FC Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran atau FC Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan bagi penambahan anggota keluarga baru karena kelahiran;
  5. KK penumpang, bagi WNI yang akan menumpang dalam KK WNI lain;
  6. Surat Keterangan Kematian bagi pengurangan anggota keluarga karena kematian;
  7. FC atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga, bagi yang kehilangan KK;

Prosedur Pelayanan:

  1. Pemohon menyiapkan 3 bendel dokumen persyaratan.
  2. Pemohon menyerahkan 1 bendel dokumen persyaratan kepada petugas pelayanan di kelurahan.
  3. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan kemudian menyerahkannya kepada petugas pelayanan di kelurahan.
  4. Petugas pelayanan kelurahan menyerahkan kembali formulir permohonan yang sudah ditandatangani lurah kepada pemohon.
  5. Pemohon menyerahkan 1 bendel dokumen beserta formulir kepada petugas kecamatan.
  6. Petugas pelayanan kecamatan menyerahkan kembali formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh Camat kepada pemohon.
  7. Pemohon menyerahkan 1 bendel dokumen persyaratan beserta formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh lurah dan camat kepada petugas pelayanan instansi pelaksana.
  8. Instansi pelaksana menerbitkan KK baru yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dan menyerahkannya kepada pemohon.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  6. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.